Eka Safitri Eka: Perkembangan Kependudukan Dan Ketenagakerjaan di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Masalah Kependudukan

Masalah penduduk sebenarnya sangat kompleks, banyak sekali aspek yang mencakup didalamnya, diantara aspek pangan, pemukiman, sandang, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Lalu, apa saja konsekuensi yang mesti diterima oleh negara–negara yang sedang berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang demikian cepat itu?

Diantara beberapa konsekuensi tersebut, ada tiga hal yang perlu dicatat yaitu :

1) jumlah angkatan kerja bertambah dengan cepat seiring dengan cepatnya laju

pertumbuhan penduduk.

2) rendahnya kemampuan negara–negara yang sedang berkembang untuk menciptakan kesempatan kerja tambahan.

3) semakin menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kualitas kehidupan.

Masalah–masalah lanjutan yang muncul kemudian adalah angka pengangguran semakin meningkat, urbanisasi, migrasi makin menjadi–jadi, dan last but not least, angka kejahatan dengan berbagai bentuk juga meningkat.

Masalah kependudukan yang dihadapi NSB (Negara Sedang Berkembang) dewasa ini lebih rumit daripada masa sebelum perang dunia kedua. Tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi secara langsung telah menimbulkan masalh bagi NSB dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,

Tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin cepat di NSB menyebabkan proporsi penduduk yang belum dewasa menjadi bertambah tinggi dan jumlah anggota keluarga bertambah besar. Dewasa ini di negara-negara maju penduduk yang di bawah umur 15 tahun adalah sebesar 25-30 persen dari seluruh jumlah mereka. Sedangkan di NSB proporsi tersebut antara 40-45 persen. Keadaan tersebut diramalkan akan tetap terjadi sampai akhir abad ini.

Keadaan yang berumur antara 15-64 tahun. Di negara-negara maju proporsi mereka adalah antara 55-60 persen, sedangkan di NSB sebesar 50-55 persen.

Sekarang bagaimana keadaannya dengan INDONESIA?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pertumbuhan Penduduk

Masalah kependudukan yang dimaksudkan disini adalah masalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat tinggi di Indonesia. Pertambahan penduduk ini akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya pengembangan yang dilakukan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan Indonesia dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas.

Sebagai akibat dari dua keadaan yang bertentangan diatas, maka pertumbuhan penduduk biasanya menimbulkan masalah-masalah seperti : struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin serius, urbanisasi dan sebagainya.

2.1.1. Struktur Umur Dan Penyebaran Penduduk

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), pada akhir tahun 1988 penduduk indonesia diperkirakan berjumlah sekitar 175,6 juta. Jumlah tersebut diperkirakan akan naik menjadi 192,9 juta pada tahun 1993. Dengan demikian jumlah penduduk akan naik sebanyak 17,3 juta, suatu pertambahan penduduk yang cukup besar yaitu sekitar 9,9% dari jumlah penduduktahun 1988. Itu berarti rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun repelita V adalah 1,9%. Pertumbuhan penduduk sebesar 1,9% tersebut merupakan hasil akhir dari 2 komponen penting kependudukan yaitu tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Pada tahun 1988 angka kelahiran kasar diperkirakan 28,7 per 1000 penduduk, dan angka kematian kasar adalah 7,9 per 1000 penduduk. Dengan demikian tingkat pertumbuhan penduduk alami pada awal repelita V diperkirakan sekitar 2,1%.

Sementara itu, jika dilihat dari struktur umur, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai penduduk dengan struktur umur muda. Lihatlah tabel dibawah ini:

Komposisi Umur Penduduk Indonesia 1988

Umur (tahun)	Jumlah Penduduk	Presentase
0-14 15-64 65+ jumlah	65,9 juta 103,2 juta 6,5 juta 175,6 juta	37,5 58,8 3,7 100,0

Dari tabel diatas, tampak bahwa presentase jumlah penduduk dibawah umur 15 tahun pada tahun 1988 besarnya 37,5% atau berjumlah 65,9 juta orang, dan pada tahun 1993 diperkirakan jumlah tersebut akan menjadi 66,9 juta orang atau sebesar 34,7%.

Umur 15-64 tahun termasuk orang-orang dalam umur kerja, sedangkan golongan anak-anak (<15 tahun) dan golongan tua (65 tahun keatas) merupaka beban tanggungan penduduk yang bekerja. Berdasarkan dua golongan penduduk ini maka bisa dihitung besarnya angka beban tanggungan (burden of dependency ratio), yaitu perbandingan antara orang-orang yang belum/tidak sanggup bekerja dengan orang-orang yang ada dalam batas umur turut serta dalam proses produksi. Atau dapat juga dikatakan, perbandingan beban tanggungan adalah perbandingan penduduk yang berumur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun dengan penduduk yang berumur 15-65 tahun.

Masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian pembanguna di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antar daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor.

Ketimpangan penyebaran penduduk tersebut mempunyai pengaruh yang luas terhadap baerbagai segi kehidupan manusia dan lingkungannya. Sementara itu pola penyebaran penduduk antara daerah pedesaan dan perkotaan pun bisa menimbulkan persoalan yang rumit. Hampir di semua propinsi di indonesia tampak adanya gejala makin meningkatnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk daerah perkotaan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penduduk daerah pedesaan, namun jumlah penduduk daerah pedesaan tetap lebih besar. Keadaan yang demikian akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah penduduk perkotaan., seperti lapangan pekerjaan, angkutan kota dan sebagainya.

2.1.2. Sensus Penduduk Indonesia 1990

Dari hasil sensus penduduk th 1990 jumlah penduduk indonesia adalah 179,4 juta jiwa. Berarti indonesia termasuk negara terbesar ke 3. Dibanding dengan jumlah sensus th 1980 maka akan terlihat peningkatan penduduk indonesia rata rata 1,98 % pertahun. Berdasarkan haasil proyeksipenduduk, jumlah penfduduk pd th 1955 sebanyak 195,3 jt jiwa. Bila dilihat dari luas wilayah pd peta penyebaran penduduknya tidak merata di 27 provinsi. Berdasarkan hasil sensus penduduk th 1990 sekitar 60% penduduk tinggal di pulau jawa padahal luas pulau jawa hanya 7% dari luas wilayah indonesia. Dilain pihak pulau kalimantan yang luas wilayahnya hanya ditempati5% dari jumlah penduduknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepadatan penduduk indonesia tidsk seimbang . kondisi tersebut memerlukan upaya pemerataan dan upayan tersebut telah dilaksanakan melalui program transmigrasi dan gerakan kembali kedesa. Dilihat dari tingkat pertambahan penduduknya indonesia masih tergoloing tinggi, hal ini bila tidak diupayakan pengendaliannya akan menimbulkan banyak masalah.

2.1.3. Sensus Penduduk Indonesia 2010

Sensus Penduduk Indonesia 2010 adalah sebuah sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tanggal 1 Mei - 15 Juni 2010.

Sensus ini menggunakan teknologi Intelligent Character Recognition/ Optical Mark Reader (ICR/OMR). Dalam sensus ini akan diajukan 43 pertanyaan mengenai kondisi dan fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal, karakteristik rumah tangga dan keterangan individu anggota rumah tangga.

Biaya sensus ini Rp 3,3 triliun. BPS memperhitungkan biaya Sensus Penduduk 2010 hanya 1,5 dolar AS per jiwa dibandingkan dengan biaya sensus Amerika Serikat yang mencapai 3 dolar AS per jiwa. BPS mengerahkan 700.000 tenaga pencacah. Dalam sensus ini, BPS hanya akan mencacah penduduk yang sudah menetap di dalam negeri (menetap lebih dari 6 bulan kecuali diplomat asing). BPS mengumumkan jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 lebih banyak dari 237 juta orang namun tidak akan melebihi 238 juta orang. Hasil pengolahan Angka Sementara diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2010 di sidang paripurna DPR.

Hasil sensus

Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus ini adalah sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun.

Distribusi penduduk Indonesia :

Pulau	Persentase
Pulau Jawa	58%
Pulau Sumatra	21%
Pulau Sulawesi	7%
Pulau Kalimantan	6%
Bali dan Nusa Tenggara	6%
Papua dan Maluku	3%

Tiga provinsi dipulau jawa dengan urutan teratas :

1. Jawa Baratberjumlah 43.021.826

2. Jawa Timur berjumlah 37.476.011

3. Jawa Tengah berjumlah 32.380.687

Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang terbanyak penduduknya di luar Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12.985.075 orang. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah sebesar 124 orang per km². Provinsi yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 14.440 orang per km². Provinsi yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km².

Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Provinsi

Provinsi	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
Provinsi	1971-1980	1980-1990	1990-2000
Nanggroe Aceh Darussalam	2,93	2,72	1,46
Sumatera Utara	2,6	2,06	1,32
Sumatera Barat	2,21	1,62	0,63
R i a u	3,11	4,3	4,35
J a m b i	4,07	3,4	1,84
Sumatera Selatan	3,32	3,15	2,39
B e n g k u l u	4,39	4,38	2,97
L a m p u n g	5,77	2,67	1,17
Kep. Bangka Belitung			0,97
DKI Jakarta	3,93	2,42	0,17
Jawa Barat	2,66	2,57	2,03
Jawa Tengah	1,64	1,18	0,94
DI Yogyakarta	1,1	0,57	0,72
Jawa Timur	1,49	1,08	0,7
Banten			3,21
B a l i	1,69	1,18	1,31
Nusa Tenggara Barat	2,36	2,15	1,82
Nusa Tenggara Timur	1,95	1,79	1,64
Kalimantan Barat	2,31	2,65	2,29
Kalimantan Tengah	3,43	3,88	2,99
Kalimantan Selatan	2,16	2,32	1,45
Kalimantan Timur	5,73	4,42	2,81
Sulawesi Utara	2,31	1,6	1,33
Sulawesi Tengah	3,86	2,87	2,57
Sulawesi Selatan	1,74	1,42	1,49
Sulawesi Tenggara	3,09	3,66	3,15
Gorontalo			1,59
Maluku	2,88	2,79	0,08
Maluku Utara			0,48
Papua	2,67	3,46	3,22
INDONESIA	2,31	1,98	1,49
Catatan : Tidak Termasuk Timor Timur
Sumber : Sensus Penduduk 1971, 1980 , 1990 , 2000 , dan Sensus Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1995

2.2. Ketenagakerjaaan

Masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia saat ini berangkat dari 4 (empat) soal besar, yaitu;

1. tingginya jumlah penggangguran massal;

2. rendahnya tingkat pendidikan buruh;

3. minimnya perlindungan hukum

4. upah kurang layak

Struktur Angkatan Kerja Pekerja dan Pengangguran Terbuka

Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2002

Data ini menunjukkan secara jelas bahwa hanya ada sebesar 2.6% angkatan kerja kita yang lulus dari perguruan tinggi dan ada sejumlah 75% yang hanya berpendidikan SLTP ke bawah.

Bagi kalangan investor luar yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sajian data ini akan menghadirkan suatu pengertian bahwa jenis industri yang potensial dikembangkan dilndonesia adalah jenis industri manufaktur padat karya (garment, tekstil, sepatu, elektronik). Sebab dalam situasi pasokan tenaga kerja yang melimpah ( over supply ), pendidikan yang minim, dan upah murah, hanya jenis industri manufaktur ringan saja yang cocok di bisniskan. Sekalipun para investor ini tetap harus mengeluarkan biaya pelatihan kerja, tetapi biayanya tidak sebesar jenis industri padat modal.

Dan selama hampir 25 tahun lebih pemerintah Indonesia percaya, dengan jenis investor ini, sampai kemudian disadarkan oleh kenyataan pahit bahwa jenis industri seperti itu adalah jenis industri yang paling gemar melakukan relokasi. Pemindahan lokasi industri ke negara yang menawarkan upah buruh yang lebih kecil, peraturan yang longgar, dan buruh yang melimpah. Mereka diberikan gelar industri tanpa kaki (foot loose industries), karena kemudahan mereka melangkah dari satu negara ke negara lainnya.

Indonesia yang mendapat era reformasi tahun 1998 secara ambisius meratifikasi semua konvensi dasar ILO (a basic human rights conventions) yaitu; kebebasan berserikat dan berunding, larangan kerja paksa, penghapusan diskriminasi kerja, batas minimum usia kerja anak, larangan bekerja di tempat terburuk. Ditambah dengan kebijakan demokratisasi baru dibidang politik, telah membuat investor tanpa kaki ini kuatir bahwa demokratisasi baru selalu diikuti dengan diperkenalkannya Undang-undang baru yang melindungi dan menambah kesejahteraan buruh. Bila ini yang terjadi maka konsekuensinya akan ada peningkatan biaya tambahan (labor cost maupun overhead cost). Bagi perusahaan yang masih bisa mentolerir kenaikan biaya operasional ini, mereka akan mencoba terus bertahan, tetapi akan lain halnya kepada perusahaan yang keunggulan komparatifnya hanya mengandalkan upah murah dan longgarnya peraturan, mereka akan segera angkat kaki ke negara yang menawarkan fasilitas bisnis yang lebih buruk. Itulah sebabnya sejak tahun 1999-2002 diperkirakan jutaan buruh telah kehilangan pekerjaan karena perusahaannya bangkrut atau re-lokasi ke Cina, Kamboja atau Vietnam.

Jenis indusri seperti ini sudah lama hilang dari negara-negara industri maju, karena

sistem perlindungan hukum dan kuatnya serikat buruh telah membuat industri ini hengkang ke negara lain. Pemerintah tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan tetap memberikan kepercayaan kepada jenis industri manufaktur sebagai sektor andalan Indonesia untuk menyerap tenaga kerja. Indonesia sebaiknya mengembangkan jenis industri yang memiliki keunggulan absolute (absolute advantage) seperti industri, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, kelautan. Inilah jenis industri yang sebenarnya kita unggulkan, karena dianugrahkan Tuhan kepada bumi Indonesia. Investor yang datang ke sektor ini adalah investor yang berbisnis dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam kita, bukan karena sumber daya manusia yang melimpah. Industri ini juga tidak mengenal re-Iokasi (kecuali kaJau sudah habis masa eksplorasi). Karena tidak di semua tempat ada tersedia sumber daya alam yang melimpah.

Mengandalkan terus-menerus industri ke sektor padat karya manufaktur, akan hanya membuat buruh Indonesia seperti hidup seperti dalam ancaman bom waktu. Rentannya hubungan kerja akibat buruknya kondisi kerja, upah rendah. PHK semenamena dan perlindungan hukum yang tidak memadai, sebenarnya adalah sebuah awal munculnya rasa ketidakadilan dan potensi munculnya kekerasan. Usaha keras dan pembenahan radikal harus dilakukan untuk menambah percepatan investor baru.

Indonesia dengan penduduk 210 juta hanya memiliki 25 orang atase perdagangan seluruh dunia. Bandingkan dengan Singapura, dengan penduduk 4 juta memiliki 125 atase perdagangan, Thailand dengan penduduk 60 juta punya 75 atase, Malaysia 80, Philippine 45. Bagaimana mungkin negara lain tahu ada potensi kita bila tenaga yang mempromosikannya hanya 25 orang. Potensi investasi di banyak negara berkembang juga dapat kita temukan di web-site khusus mereka, yang disediakan untuk menarik investor asing potensial. Di dalam situs itu bisa ditemukan (bahkan infofmasi setiap daerah) potensi bisnis apa yang layak dikembangkan. Indonesia sejauh yang saya ketahui tidak punya situs informasi secanggih itu.

Selain itu, poIitik nasional kita juga tidak memiIiki komitmen sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas SDM, terbukti dengan minimnya alokasi dana APBN yang disepakati politisi dan pemerintah untuk anggaran pendidikan. Rasio anggaran pendidikan Indonesia untuk untuk pendidikan hanya 1.6% dari PDB. Sementara itu Thailand 3,6. Singapura 2.3 dan India 3.3. Itu sebabnya banyak sekolah SD yang tidak mempunyai guru atau hanya mempunyai 1 atau 2 orang guru yang mengajar semua kelas 1 sampai kelas 6.

2.2.1. Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2010

FEBRUARI 2010: TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA SEBESAR 7,41 PERSEN

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 116 juta orang, bertambah 2,17 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2009 yang sebesar 113,83 juta orang atau bertambah 2,26 juta orang dibanding Februari 2009 yang sebesar 113,74 juta orang.
Jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 107,41 juta orang, bertambah 2,54 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2009 yang sebesar 104,87 juta orang atau bertambah 2,92 juta orang dibanding keadaan Februari 2009 yang sebesar 104,49 juta orang.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 7,41 persen, mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2009 yang sebesar 7,87 persen dan TPT Februari 2009 yang sebesar 8,14 persen.
Setahun terakhir (Februari 2009―Februari 2010) tidak semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja. Penurunan jumlah pekerja terjadi di Sektor Pertanian sebesar 200 ribu orang (0,47 persen) dan Sektor Transportasi sebesar 130 ribu orang (2,19 persen.
Pada Februari 2010, jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 30,72 juta orang (28,61 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 21,92 juta orang (20,41 persen) dan berusaha sendiri sejumlah 20,46 juta orang (19,05 persen).
Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2010, sebanyak 74,60 juta orang (69,46 persen) bekerja diatas 35 jam perminggu, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam hanya sekitar 1,48 juta orang (1,38 persen).
Pada Februari 2010, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap tinggi yaitu sekitar 55,31 juta orang (51,50 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sebesar 2,89 juta orang (2,69 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 4,94 juta orang (4,60 persen).

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, 2008–2010 (juta orang)